Jakarta – (suaracargo.com)
Kementerian Perhubungan akan mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi dengan mengembangkan pelabuhan-pelabuhan yang tidak diusahakan atau tidak komersial di kawasan terpencil. Sementara itu, untuk pelabuhan yang memiliki nilai komersial, pembangunannya akan diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Staf Khusus Keterbukaan Informasi Publik Menteri Perhubungan, Hadi M. Djuraid, menjelaskan, kebijakan baru tersebut dimaksudkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan aksesibilitas, mempercepat pemerataan infrastruktur transportasi, membuka akses ke pelabuhan yang terisolasi, dan meningkatkan infrastruktur di kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar.
“Untuk kepentingan itu, sebanyak 15 pelabuhan yang telah dikembangkan oleh Kementerian Perhubungan dan dilanjutkan pengembangannya pada APBN tahun 2015, dilimpahkan kepada BUMN Kepelabuhanan,” katanya dalam siaran pers di Jakarta, Senin (15/12/2014), sebagaimana dilansir pikiran-rakyat.com.
Pelimpahan tersebut tertuang dalam surat Menteri Perhubungan Ignasius Jonan kepada Menteri BUMN Rini M Soemarno awal pekan ini. Pengembangan yang dimaksud dalam surat tersebut meliputi pembangunan dan atau rehabilitasi fasilitas pelabuhan.
Pelabuhan yang diserahkan kelanjutan pengembangannya kepada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) adalah: Pelabuhan Gunung Sitoli, Sumatera Utara dan Pelabuhan Bagan Siapi-api, Riau. Pelabuhan yang diserahkan kelanjutan pengembangannya kepada PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) adalah Pelabuhan Sintete, Kalimantan Barat.
Kemudian, pelabuhan yang diserahkan kelanjutan pengembangannya kepada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) adalah: Pelabuhan Bima, Nusa Tenggara Timur, Pelabuhan Lembar, Nusa Tenggara Barat, Pelabuhan Tenau Kupang, Nusa Tenggara Timur, Pelabuhan Lorens Say, Maumere, Nusa Tenggara Timur, dan Pelabuhan Ippi, Nusa Tenggara Timur.
Sedangkan, pelabuhan yang diserahkan kelanjutan pengembangannya kepada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) adalah: Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara, Pelabuhan Gorontalo, Gorontalo, Pelabuhan Pantoloan, Sulawesi Tengah, Pelabuhan Makassar New Port, Sulawesi Selatan, Pelabuhan Yos Sudarso, Ambon, Pelabuhan Jayapura, Papua, Pelabuhan Sorong, Papua Barat
Menurut dia, pada APBN 2015, Kementerian perhubungan telah menganggarkan dana sebesar Rp 492, 571 miliar untuk pengembangan 15 pelabuhan tersebut. “Untuk selanjutnya, dana yang sudah dialokasikan tersebut akan digunakan untuk pengembangan pelabuhan-pelabuhan yang tidak diusahakan atau tidak memiliki nilai komersial,” jelas Hadi.
Saat ini, di seluruh Indonesia terdapat 1.241 pelabuhan. Dari jumlah tersebut, 112 BUMN dikelola oleh BUMN Kepelabuhanan, dan selebihnya dikelola oleh Kementerian Perhubungan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT).
Dengan penyerahan kelanjutan pengembangan 15 pelabuhan tersebut pada BUMN, Kementerian Perhubungan akan fokus pada pengembangan pelabuhan yang tidak diusahakan atau tidak memiliki nilai komersial. Umumnya, pelabuhan-pelabuhan itu berada di kawasan perbatasan, kawasan terpencil, atau pulau-pulau terdepan di wilayah Republik Indonesia.
“Dengan demikian, gagasan untuk pemerataan pembangunan infrastruktur akan bisa lebih dipercepat, sejalan dengan agenda strategis pemerintah terkait konektivitas nasional,” kata Hadi.
Source : http://suaracargo.com/2014/12/16/kemenhub-limpahkan-pembangunan-15-pelabuhan-ke-bumn/
blogSinatik 