TOL LAUT: China Merchant, Cosco & China Shipping Siap Investasi

Bisnis.com, SINGAPURA–China Merchant Group menyatakan kesiapannya berinvestasi secara besar-besaran untuk mendukung ambisi pemerintah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Kesiapan perusahaan China tersebut sebagai tindak lanjut dari KTT APEC beberapa waktu lalu yang dihadiri para pemimpin pemerintahan dunia, termasuk Presiden Joko Widodo.

Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi bahkan intens melakukan pembicaraan dengan Presiden China. Salah satu agenda penting yang dibahas adalah kerja.sama untuk

Potensi Pelabuhan di Indonesia Dinilai Belum Tergali

Depok – (suaracargo.com)

Meskipun dianggap sebagai tempat transit yang strategis bagi transportasi laut internasional, pelabuhan-pelabuhan di Indonesia dinilai belum bisa memanfatkan potensi tersebut. Di Selat Malaka, yang notabene dilewati 70 persen pelayaran dunia, kapasitas pelabuhan-pelabuhan nasional Indonesia masih kalah jauh dibandingkan Malaysia dan Singapura.

Pembangunan Sektor Maritim Harus Dimulai Dari Bagian Barat

Bengkulu – (suaracargo.com)

Lembaga pengkajian ekonomi yang dibentuk oleh para alumni Universitas Islam Indonesia, Mahfud MD Initiatif (MMD Initiatif), mengungkapkan bahwa percepatan pembagunam ekonomi maritim harus dimulai dari penguatan pelabuhan yang ada di daerah barat.

OP Tanjung Priok Minta Arus Barang Dipercepat, Ongkos Logistik Ditekan

Bisnis.com, JAKARTA: Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok meminta stakeholders dan seluruh entitas bisnis di pelabuhan untuk mengedepankan kepentingan nasional yakni percepatan arus barang dan menekan ongkos logistik.

Kepala OP Tanjung Priok, Wahyu Widayat mengatakan, tidak boleh ada ego sektoral dalam kegiatan layanan di pelabuhan dalam bentuk apapun.

Kemenhub Limpahkan Pembangunan 15 Pelabuhan ke BUMN

Jakarta – (suaracargo.com)

Kementerian Perhubungan akan mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi dengan mengembangkan pelabuhan-pelabuhan yang tidak diusahakan atau tidak komersial di kawasan terpencil. Sementara itu, untuk pelabuhan yang memiliki nilai komersial, pembangunannya akan diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Staf Khusus Keterbukaan Informasi Publik Menteri Perhubungan, Hadi M. Djuraid, menjelaskan, kebijakan baru tersebut dimaksudkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan aksesibilitas, mempercepat pemerataan infrastruktur transportasi, membuka akses ke pelabuhan yang terisolasi, dan meningkatkan infrastruktur di kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar.